Tojo Una-Una – Langkah Bupati Tojo Una-Una (Touna), Ilham Lawidu, menyampaikan secara langsung kondisi keuangan daerah kepada pemerintah pusat mendapat apresiasi dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun.
Menurut Yus, komunikasi langsung kepala daerah dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting di tengah tekanan fiskal yang membuat kemampuan sejumlah daerah semakin terbatas dalam membiayai pemerintahan dan pelayanan publik.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah pemerintah pusat menyetujui dukungan keuangan sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 daerah di Indonesia.
Yus mengatakan, penyampaian kondisi fiskal secara langsung oleh kepala daerah dapat membuka ruang pembahasan mengenai berbagai persoalan keuangan yang dihadapi daerah.
“Terima kasih kepada Bupati Ilham Lawidu atas kerja positifnya. Beliau menyampaikan langsung kondisi dan kesulitan keuangan daerah kepada Mendagri,” kata Yus melalui pesan WhatsApp, Minggu (9/8/2026).
Ia menilai penyampaian kondisi keuangan daerah kepada Menteri Dalam Negeri turut membuka perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan fiskal yang dialami sejumlah daerah, termasuk di Sulawesi Tengah.
“Dari situ awal perhatian pemerintah pusat terhadap kesulitan keuangan di beberapa daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Yus, persoalan fiskal tidak hanya berkaitan dengan angka dalam APBD. Keterbatasan ruang keuangan daerah juga berhubungan dengan pemenuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji aparatur dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan.
Pembiayaan gaji ASN dan PPPK menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian ketika kemampuan fiskal daerah semakin terbatas. Kondisi tersebut, kata Yus, tidak hanya dialami Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi juga menjadi tantangan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah maupun daerah lainnya.
“Sehubungan dengan kesulitan pembiayaan gaji ASN di Indonesia pada umumnya, khususnya di provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah,” katanya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi daerah untuk memenuhi kewajiban belanja sekaligus mempertahankan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, Rismanto, mengatakan dukungan keuangan dari pemerintah pusat memberikan tambahan ruang fiskal bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai tahun anggaran 2026.
Sebelum adanya dukungan tersebut, kemampuan APBD 2026 hanya mencukupi pembayaran gaji sekitar sembilan bulan. Tambahan dukungan diharapkan dapat membantu memenuhi pembayaran gaji ASN, PPPK, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga akhir tahun anggaran.
“Alhamdulillah, dengan kerja keras Bupati Ilham Lawidu berbuah hasil manis untuk masyarakat Tojo Una-Una,” ujar Rismanto.
Persoalan belanja pegawai sebelumnya menjadi salah satu tekanan dalam penyusunan APBD 2026. Keterbatasan anggaran menyebabkan alokasi gaji PPPK dan TPP PNS belum mampu mencakup kebutuhan selama satu tahun penuh.
Seorang ASN di lingkungan Pemkab Tojo Una-Una mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi atas kondisi tersebut.
“Memang dalam APBD 2026, gaji PPPK dan TPP PNS di daerah ini hanya dianggarkan untuk sembilan bulan. Namun, dengan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah tidak tinggal diam,” ujarnya.
Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Kondisi fiskal daerah juga disampaikan kepada sejumlah kementerian dan pihak di tingkat pusat.
Komunikasi tersebut antara lain dilakukan dengan pihak DPR RI, termasuk Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin M. Said.
Upaya memperoleh tambahan dukungan anggaran dinilai penting agar persoalan belanja pegawai tidak berdampak pada terganggunya roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya dukungan pemerintah pusat, Pemkab Tojo Una-Una kini memiliki tambahan ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai tahun 2026. Bagi Yus Mangun, langkah Bupati Ilham Lawidu menyampaikan langsung kondisi daerah menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
